Pertemuan AHY-Airlangga, Demokrat-Golkar Bengkulu Saling Terbuka Jika Koalisi
Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis Malam (25/06/2020) menyita perhatian publik lantaran juga menyinggung soal koalisi pada Pilkada 2020 mendatang, hal ini pun mengundang reaksi dari Partai Demokrat Provinsi Bengkulu dan juga Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Edison Simbolon menuturkan pada Jum'at (26/06/2020) bahwa pertemuan dua petinggi Partai tersebut merupakan hal wajar untuk membangun silaturrahmi mengingat AHY yang baru-baru ini dipercayakan menahkodai Partai. Edison menilai jikalau pun terjadi koalisi antara Demokrat-Golkar nanti peluangnya sangat terbuka.
Baca Juga : Bahas Pilkada 2020, AHY Silaturrahmi ke Golkar
Namun koalisi di Pusat pun tidak bisa dipaksakan simetris dengan Pusat mengingat kondisi lapangan dan ketokohan yang ada di masing-masing daerah. Edison menegaskan pihaknya membuka tangan menerima partai manapun untuk berkoalisi namun baginya kondusifnya Pemilihan di Provinsi Bengkulu adalah hal yang terpenting.
"Wajarlah silaturrahim seperti Pak Ketum kami mas AHY, Beliau sudah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tentu dengan Partai lain wajarlah dia bersilaturrahim. Bukan hanya ke Golkar, ke yang lain juga hadir. Kalau bahasa-bahasa politik ada mungkin berkombinasi dan ada juga yang tidak bisa, itu normal itu, karena tidak bisa simetris tingkat Pusat dan tingkat Provinsi dan juga tingkat Kabupaten/Kota," ujarnya.
Di Provinsi sana mungkin ada Demokrat-Golkar, di Provinsi sana mungkin ada yang tidak Demokrat-Golkar, di Kabupaten sana mungkin ada Demokrat-Golkar, di Kabupaten sana lagi mungkin tidak seperti itu, itu biasa namanya, situasi-situasi di lapangan, tokoh-tokoh kan tidak semua sama, yang penting bagaimana kondusifnya Pemilihan di Bengkulu saja," sambungnya.
Saat disinggung terkait rekomendasi pada Pilkada Bupati dan Pilgub, Edison Simbolon menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan tahapan penjaringan yang ada.
"Kalau Kabupaten-kabupaten sudah banyak keluar, untuk Pilgub proses tahapannya melalui majelis tinggi bukan seperti rekom dari Walikota atau Bupati itu beda hanya dengan Ketua Umum," katanya.
Senada dengan Edison, Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Bengkulu Samsu Amanah menegaskan pihaknya sangat terbuka menerima koalisi dari Partai manapun. Namun menyikapi pertemuan AHY dan Airlangga, Golkar Provinsi Bengkulu sangat terbuka dan menerima jikalau kedepannya koalisi Golkar-Demokrat berlanjut pada Pilgub Bengkulu 9 Desember 2020 mendatang.
"Prinsip Partai Golkar itu kan adalah Partai Terbuka, terbuka untuk koalisi dengan Partai manapun artinya ketika Ketua Umum kita melakukan Pertemuan-pertemuan itu merupakan pembicaraan-pembicaraan awal baik koalisi Pilgub, Pilkada Bupati/Walikota seluruh indonesia," ujarnya.
"Tentu kaitannya seluruh secara nasional artinya kita melihat peluang-peluang dan kerjasama di setiap daerah artinya bahwa kemungkinan besar koalisi yang terjadi di daerah itu sangat terbuka lebar walaupun tidak semua daerah akan berkoalisi, tetapi artinya secara Golkar terbuka kepada koalisi kepada Partai manapun makanya lumrah dilakukan Ketua Umum kami kalau dulu ada pertemuan dengan Surya Paloh itu biasa, sekarang ketemu dengan AHY, mungkin kita akan silaturrahmi ke Megawati, artinya semuanya kita terbuka. Daerah tetap akan mengikuti, apalagi Partai Golkar arahan dari DPP sangat menjadi tolak ukur kita," sambung Samsu.
Saat disinggung mengenai, Pencalonan kembali Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah pada Pilgub 2020. Samsu menjelaskan bahwa baru dua Partai yang telah menurunkan langsung Surat Perintah kepada Rohidin untuk melakukan penjajakan koalisi dan pasangan yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar itu sendiri.
Di sisi lain pihaknya, sangat membuka peluang kepada Partai lain untuk bergabung pada koalisi Golkar dan PKS yang telah terbentuk. Untuk pendaftaran Rohidin Mersyah ke Partai Demokrat, Samsu menjelaskan bahwa pendaftaran telah dilakukan di seluruh Partai termasuk Gerindra hanya saja menunggu berjalannya mekanisme selanjutnya dari internal Partai masing-masing.
"Sebagaimana mekanisme yang mereka buka, kita kan sudah mendaftar di daerah, sudah kita lakukan pendaftaran, tentu mekanisme berikutnya ke Pusat kita menunggu arahan dari Semokrat sendiri. Artinya kan gak mungkin kita serta merta langsung ke DPP tapi kalau menurut Ketua Demokrat Provinsi Bengkulu kita harus sama-sama ke DPP, kenapa tidak, walaupun itu belum kita lakukan sekarang, memang belum dan bukan berarti kita menutup atau tidak mau kesana, pertama sekali kita masih menghargai dan mengikuti masa pandemi ini, kita belum terlalu bebas untuk berangkat ke Jakarta tetapi mungkin secara virtual atau cara yang lain. Kita mendaftar semua di Partai Politik di Bengkulu ini, Gerindra, Demokrat, PKB artinya kan keinginan kita berkoalisi dengan teman-teman Partai ini sangat terbuka dari kemaren-kemaren," paparnya.
Baca Juga : Pilgub Bengkulu 2020, Demokrat Bersikap Terbuka Jalin Koalisi
"Tahapan yang dilakukan oleh Partai adalah memberikan surat penugasan, surat penetapan sementara sifatnya karena kita harus berkoalisi tidak bisa berdiri sendiri maka dilakukan Surat Penetapan Sementara, dalam surat itu isinya dengan Perintah memerintahkan Rohidin untuk mencari koalisi Parpol dan mencari pasangan calon ketika itu sudah ditemukan dinaikkan kembali kepada DPP untuk diganti dengan B1 KWK dari DPP Partai Golkar karena kita ini baru yang menetapkan baru PKS dan Golkar baru 10 Kursi perhari ini, kalau besok kemungkinan bertambah, PKS juga penugasan, dan PKS juga membawa Penugasan PKS dan Penugasan Golkar untuk nanti bisa diganti dengan B1 KWK, ini lagi lagi proses," tutup Samsu. (ReTra)
